Kasus Penahanan Anak di Sulsel Tinggi

Dikutip dari www.makassarterkini.com

Jumat, 27 Mei 2011 – MAKASSAR– Kasus penahanan anak di bawah umur di Sulsel terhitung tinggi. Hal ini diduga karena penyidik kepolisian belum memahami restorative justice atau keadilan restoratif terhadap anakanak yang bermasalah dengan hukum.

Padahal,setiap anak-anak yang terjerat hukum bisa dikategorikan sebagai korban yang tidak tahu apa-apa sehingga melakukan perbuatan yang berlawanan dengan hukum. Dengan demikian, setiap kasus yang menimpa anak di bawah umur tidak bisa dilakukan penahanan sesuai asas restorative justice.

“Pada level penyidik kepolisian, banyak yang belum mengetahui hukum terhadap anak-anak di bawah umur.Karena itu, ini yang akan kami galakkan ke depan agar tidak ada lagi penahanan yang dialami anak-anak di bawah umur,”ujar Sekretaris Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (BPPKB) Sulsel Suciati Saptamargane,kemarin.

Dia mencontohkan, di Rumah Tahanan (Rutan) Kelas I Makassar terdapat 41 anak di bawah umur yang menjalani penahanan bercampur dengan 800 tahanan dewasa. Hal itu dinilainya dapat memengaruhi perkembangan dan masa depan si anak. Dia menilai, anak-anak bisa saja akan meniru perbuatan terhadap orang-orang di rutan tersebut.

Padahal, Pemprov Sulsel juga telah menyiapkan Panti Sosial Marsudi Putra Toddopuli di Jalan Salodong, Kecamatan Makassar,sebagai pengganti tahanan untuk membimbing anak-anak yang bermasalah dengan hukum. “Seharusnya ini memang berawal dari penyidik kepolisian. Kasus anak-anak tidak selamanya bisa dilimpahkan ke kejaksaan apabila polisi mengerti restorative justice,” katanya.

Restorative justicemenawarkan solusi terbaik dalam menyelesaikan kasus kejahatan anak dengan memberikan keutamaan pada inti permasalahan suatu kejahatan. Dengan kata lain, penyelesaian memperbaiki kerusakan atau kerugian yang disebabkan kejahatan tersebut. “Apa pun itu, anak-anak yang bersentuhan dengan hukum, anak-anak tersebut tetaplah sebagai korban sehingga tidak diperbolehkan ditahan,” ujarnya saat ditemui di Kantor Gubernur Sulsel.

Apalagi,hal ini sesuai Surat Keputusan Bersama (SKB) enam pimpinan lembaga negara yang ditandatangani Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Menteri Sosial, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak,Ketua Mahkamah Agung, Jaksa Agung,serta Kapolri mengenai pelarangan terhadap penahanan anak di bawah umur. Karena itu, dalam waktu dekat ini, BPPKB Sulsel akan menggelar pelatihan restorative justice terhadap penyidik kepolisian mulai tingkat Polda hingga polsek.

Dengan begitu, ke depan kasus penahanan anak di bawah umur bisa ditekan. Sementara itu,data yang diperoleh dari BPPKB Sulsel, jumlah anak yang menjadi korban kekerasan pada 2010 berjumlah 750 orang. sedangkan 2009 mencapai 930 orang. Kepala BPPKB Sulsel Titin Suhartati mengatakan, untuk 2009-2010, tindak kekerasan pada anak mengalami penurunan. Ini pun jumlahnya hanya kasus-kasus yang terlaporkan.

Menurut dia,kasus kekerasan pada anak sering tidak dilaporkan karena pemahaman masyarakat yang relatif rendah, yang sependapat bahwa mereka tidak berkepentingan terhadap anak-anak. “Masih banyak masyarakat kita yang memelihara budaya malu dan tersinggung jika kasusnya dilaporkan,” pungkasnya.

Kabid Humas Polda Sulselbar AKBP Chevy Ahmad Sopari tak sepakat apabila dikatakan bahwa penyidik kepolisian tak paham dengan asas restorative justice terhadap anakanak yang bermasalah dengan hukum. Saat ini di Polrestabes Makassar dan Polda Sulselbar telah memiliki unit khusus yang bertugas menyidiki anak di bawah umur yang berhubungan dengan hukum.Tim khusus ini beranggotakan polwan.

Bahkan dalam melakukan penyidikan, anak tersebut selalu didampingi lembaga perlindungan anak atau LSM yang berhubungan dengan anak. “Hanya kami mengakui penanganan soal ini masih belum maksimal,” ujar dia kepada SINDO,tadi malam. Soal banyaknya anak-anak di bawah umur yang ditahan di Rutan Kelas I Makassar saat ini, Chevy mengatakan bahwa anak-anak tersebut berasal dari daerah di luar Makassar yang saat ini memang belum memiliki tim penyidik khusus. “Mereka itu limpahan dari daerah lain,”katanya. seputar Indonesia-wahyudi/ rahmat hardiansya

penyidik kepolisian belum memahami restorative justice atau keadilan restoratif terhadap anakanak yang bermasalah dengan hukum. bagaimana tanggapan kalian ??

Leave a Reply

Required fields are marked*