Pemerintah Akan Tarik 3000 Pekerja anak

Orang tua yang ketahuan mempekerjakan anak bisa masuk penjara.

Senin, 5 Juli 2010, 16:59 WIB oleh Ita Lismawati F. Malau

Tiga anak di bawah umur menambang pasir Sungai Mrawan, Jember (Antara/ Seno S)

Tiga anak di bawah umur menambang pasir Sungai Mrawan, Jember (Antara/ Seno S)

VIVAnews – Pemerintah mentargetkan akan menarik 3000 pekerja anak dari 13 provinsi dan 50 kabupaten/kota seluruh Indonesia dari dunia pekerjaan. Mereka ini kemudian dimasukkan ke proses pendampingan di shelter sebagai transisi kembali ke dunia pendidikan.

Dalam rilisnya, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Menakertrans) Muhaimin Iskandar mengatakan jumlah anak itu adalah target di tahun 2010.

Untuk itu Menakertrans sekaligus Ketua Komite Aksi Nasional Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak (KAN-PBTA) mengajak pemerintah daerah dan seluruh sektor terkait agar serius melaksanakan program penarikan pekerja anak dan mengawasi pelaksanaannya di daerah masing-masing.

“Pelaksanaan Program Penghapusan Pekerja Anak dari sektor pekerjaan terburuk harus menjadi salah satu program prioritas daerah,” kata dia usai memberi sambutan pada Hari Dunia Menentang Pekerja Anak di Jakarta, Senin, 5 Juli 2010.

Menurut dia, proyek ini akan dilaksanakan dalam tiga tahap dalam 20 tahun ke depan. Ini sebagai salah satu bentuk komitmen untuk menghapus pekerja anak. Selain itu, Pemerintah juga sudah meratifikasi Konvensi Organisasi Buruh (ILO) Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Nomor 138 mengenai usia minimum yang diperbolehkan bekerja dan Nomor 182 mengenai pelarangan dan tindakan segera penghapusan bentuk pekerjaan terburuk untuk anak.

Selain itu, Muhaimin juga menegaskan orang tua yang ketahuan mempekerjakan anak bisa masuk penjara. "Saya sekarang menyatakan warning kepada perusahaan dan orang tua yang memperkerjakan anak," katanya.

Para pelanggar bisa dijerat Undang-undang Ketenagakerjaan dan UU tentang Ratifikasi Konvensi ILO pada pekerjaan terburuk untuk anak atau UU Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

"Itu warning yang tegas. Kami peringatkan sekali, siapa saja yang melanggar akan segera ditindak sesuai hukum yang berlaku," kata Menakertrans. (kd)

• VIVAnews

 

Comments

  1. memang harus dilakukan kebijakan seperti , karena anak anak sekecil mereka belumm layak untuk di perkerjakan, mereka lebih pantas untuk mendapatkan pendidikan yang BERKUALITAS.

     

Leave a Reply

Required fields are marked*