Penilaian Tahap II Penghargaan Pembangunan Daerah

By: forum anak surakarta

Pada Senin, 7 Februari 2022, Kota Surakarta diminta untuk datang ke Hotel Patra di Semarang untuk dinilai pembangunannya setingkat Jawa Tengah.

Sebagai representasi anak, Forum Anak Surakarta ikut berpartisipasi pula dalam penilaian pembangunan Kota Surakarta. Juri-juri penilai merupakan orang-orang penting dan terhormat, yakni Dr. Prasetyo Aribowo, S.H., M.Soc,Sc. , Dr. Hardi Warsono,MTP , Dr. Dra. Sri Yuwanti, M.A., M.Pd, Prof. Dr. Andreas Lako, S.E., M.Si., Samsul Ma’rif, S.P., M.T., Dr. Rutiana Dewi Wahyuningsih, S.Sos, M.Si., Erwin Ardian, S.T., selaku Tim Penilai Independen (TPI).

Penilaian Tahap II PPD Tingkat Kabupaten/Kota dilaksanakan sesuai dengan protokol kesehatan, yaitu para peserta dari luar kota/kabupaten melakukan swab antigen sebelum memasuki ruangan dan pembatasan 30 orang yang hadir.

Memaparkan dari aspek pencapaian pembangunan, aspek kualitas, aspek penyusunan dokumen, dan aspek inovasi.

Aspek pencapaian pembangunan membahas tentang Pertumbuhan ekonomi, Tingkat pengangguran terbuka, kemiskinan, Indeks Pembangunan Manusia, Indeks Gini, Kinerja Pelayanan Publik, Keamanan ketertiban, Pengelolaan Keuangan Daerah Tahun 2022, Kinerja Transparansi dan akuntabilitas, Pembangunan rendah karbon, Bauran energi, Kesiapan Jawa Tengah Menghadapi Covid 19, dan Perkembangan Vaksinasi Covid-19.

Aspek Kualitas membahas Keselarasan Dalam Perencanaan Pembangunan Tahun 2022, Konsistensi antar substansi dalam dokumen RKPD, Kebijakan Pusat, Strategi pembangunan daerah, Arah Kebijakan dan Strategi Pengembangan Wilayah, Pendekatan spatial al. WP Bregasmalang sebagai wilayah Perbatasan, Keterukuran Perencanaan Dokumen RKPD Tahun 2022.

Aspek Penyusunan Dokumen membahas tentang Proses penyusunan RKPD Tahun 2022, Teknokratik, Digitalisasi proses perencanaan, Bottom Up, Top Down , Keterlibatan DPRD Dalam Tahap Perencanaan.

Untuk Aspek Inovasi membahas tentang Inovasi Jalan Cantik dengan latar belakang upaya untuk menjawab tantangan bagaimana mengelola aduan masyarakat dan menangani kerusakan jalan dengan cepat dalam keterbatasan kendali BMCK Provinsi, agar aksesibilitas lancar dalam dukung pembangunan.