Satukan Aksi, Lindungi Masa Depan Anak (SALAMAN) Audiensi Bersama Komisi V DPRD JAWA BARAT

Pada hari Kamis tanggal 28 April 2022 kami melakukan audiensi terkait masalah ‘Perlindungan Anak dan Permasalahan Anak’ yang ada di tiga kabupaten kota masing-masing Forum Anak.

Audiensi ini dilaksanakan di gedung DPRD Provinsi Jawa Barat yang berlokasi di Jl. Diponegoro No.27, Citarum, Kec. Bandung Wetan, Kota Bandung, Jawa Barat. Kami diterima oleh perwakilan dari  Komisi V Bidang Kesejahteraan dan Pemberdayaan Perempuan DPRD JABAR Ibu Hj. Siti Muntamah, S.A.P atau yang akrab dipanggil Ummi Siti.

Selama kegiatan perwakilan dari masing-masing FA secara bergantian menyampaikan permasalahan yang hadir di wilayah mereka. FAJIMI sebagai perwakilan anak-anak di Kota Cimahi secara spesifik menyampaikan keresahan kami mengenai perlindungan anak.

Kami memaparkan keresahan kami berdasarkan data tahun 2021 yang kami dapatkan dari P2TP2A Kota Cimahi terdapat; 8 Kasus kekerasan seksual pada anak, 0 kasus kekerasan fisik pada anak, 6 kasus penelantaran anak, dan 1 kasus kekerasan psikis pada anak.

Kami yakin bahwa ada banyak kasus di lapangan  yang tidak terlaporkan. Oleh karena itu, dengan mempertimbangkan besarnya dampak kekerasan dalam memepengaruhi kehidupan seorang anak dan lingkungannya, kami berharap pemerintah provinsi dapat memberikan lebih banyak memberikan perhatian terhadap pemenuhan hak anak.

Kami harap pemerintah memiliki komitmen kuat dan menyediakan sumber daya yang memadai baik dalam sumber daya manusia, anggaran, serta sarana dan prasarana. Dengan begitu diharapkan kasus kekerasan anak yang terjadi di Jawa Barat dapat berkurang dan anak-anak korban kasus kekerasan dapat mendapatkan pendampingan yang layak sehingga mereka dapat kembali ke masyarakat. 

Pada kunjungan hari itu, kami juga mendapatkan ilmu dari Ummi Siti Muntamah mengenai tugas seorang anggota DPRD Provinsi. Penjelasan yang disampaikan dapat dengan mudah dimengerti sehingga kami lebih paham daripada hanya sekedar membaca buku mengenai hal itu.

Kunjungan kami hari itu mendapat respon yang baik. Ummi Siti Muntamah mengatakan bahwa beliau akan meninjau kembali dinas-dinas yang terkait dengan deretan permasalahan yang telah disampaikan.

Kami (FAJIMI, FOKAB, dan SKAK) juga diminta memberikan materi audiensi kami dalam bentuk teks untuk beliau publikasikan di media sehingga bisa menjadi tekanan politik bagi para pemangku kepentingan yang bersangkutan di daerahnya masing-masing. 

Harapannya semoga hak-hak anak bisa terpenuhi dan pemerintah pun semakin menggalakkan lagi tentang perlindungan anak demi terwujudnya Provinsi Layak Anak dan Indonesia Layak Anak (IDOLA) 2030.